Beranda Berita Utama Sidang Kasus Korupsi Pemecah Ombak Likupang Timur, Saksi Mengaku Dengar Perintah Bupati

Sidang Kasus Korupsi Pemecah Ombak Likupang Timur, Saksi Mengaku Dengar Perintah Bupati

314
0
BERBAGI

KORANBANGKIT, MANADO. 

Sidang kasus dugaan korupsi penanganan darurat pemecah ombak, Likupang
Timur, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Tahun 2016, dengan terdakwa RMT alias Rosa, SHS alias Steven, RM alias Robby, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Manado, Selasa (27/2/2018).

Tim Jaksa Penuntut yang diketuai Slamet Riyanto, menghadirikan enam orang saksi. Masing-masing Erwin Frangky Peter Salangka selaku mantan Kepala Bagian rekonstruksi BPBD Minut, Sola Gracia Sumaraw selaku mantan ASN di Bagian Perhubungan Umum di BPBD Minut, Laydi Giroth selaku mantan Kabid
Bagian Logistik BPBD, Airin Polii ASN di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bonny Kanter selaku Kabid Sumber Daya Air Dinas di Dinas PU, Irene Thresia ASN Dinas PU, Stenly Polandos mantan ASN Dinas PU.

Dua saksi Erwin dan Laydi lebih dahulu dimintai keterangan di persidangan, terkait pengajuan proposal ke BPBD pusat.  Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, diketahui proposal BPBD Minut yang lebih dahulu dimasukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian muncul proposal dari
Dinas PU Minut untuk proyek pemecah ombak .

“Saya mengajukan proyek BPBD dengan 10 Item ke pusat, kemudian di sana saya melihat ada proposal Dinas PU soal proyek pemecah ombak. Alhasil, item itu menjadi 11. Saya juga waktu itu melihat mantan Kadis PU Stevenson Koloay di sana,” ujar saksi Laydi, di hadapan Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar
serta Hakim Anggota Wenny Nanda dan Arkanu.

Usai mengajukan proposal, lanjut laydi, kedua saksi kemudian melakukan pertemuan dengan Bupati Vonie Aneke Panambunan dan Rio Permana. Pertemuan kali ini membahas tindak lanjut dari proposal yang diajukan ke BNPB.

Pertemuan tersebut dilakukan di salah satu rumah rekan Bupati, ungkapnya. Laydi menambahkan, dari hasil keseluruhan, BNPB hanya menyetujui tujuh item yang di dalamnya sudah termasuk pemecah ombak.

“Enam item anggaran yang disetujui Rp5,1 miliar, sedangkan pemecah ombak Rp15 miliar lebih. Jadi, jumlah seluruh anggaran Rp20 miliar lebih,” kata Laydi.

Sementara itu terungkap, jika selama pertemuan di Jakarta bersama BNPB, terdakwa Rosa selaku Kepala BPBD Minut tidak pernah dilibatkan secara langsung. Sebaliknya, kedua saksi hanya mendengarkan instruksi secara langsung dari Bupati Minut Vonie Anneke Panambunan (VAP). Rosa sendiri mengaku tak pernah mengeluarkan surat izin untuk para saksi pergi.

“Pak Hakim, saya tidak pernah mengizinkan mereka (saksi) pergi pak Hakim,” ujar Rosa.

Dalam perkara ini, secara umum telah terkuak kalau dana proyek sebesar Rp15 miliar, berasal dari pos anggaran BNPB Tahun Anggaran 2016, yang kemudian dikucurkan melalui BPBD Minut. Ketika dana miliaran ini diolah tanpa melalui jalur tender dan tidak mematuhi peraturan tentang penggunaan DANA SIAP PAKAI (DSP) pihak LSM langsung menyorotinya dan menduga telah terjadi pelanggaran hukum dalam pengerjaan proyek tersebut. Alhasil, mereka langsung membuat laporan ke Kejati Sulut bahkan LSM Bangkit Indonesia sampai turun demo ke kejagung RI.

Merespon laporan itu, penyidik Kejati Sulut kemudian bergerak melakukan pengusutan dan akhirnya menemukan berbagai kejanggalan. Menariknya lagi, setelah pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulut melakukan audit, terungkap sudah kalau ada kerugian negara sebesar
Rp8,8 miliar dalam pengerjaan proyek tersebut.

Para terdakwa dijerat dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 55
ayat 1 ke-1 KUHPidana.

(Christien/Rully)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here